Sangat Diminati Masyarakat, 15,9 Juta Orang Sudah Daftar Kartu Pra Kerja Jokowi - Kerja Jokowi Top !

Sangat Diminati Masyarakat, 15,9 Juta Orang Sudah Daftar Kartu Pra Kerja Jokowi


Keberadaan program kartu prakerja menjadi salah satu solusi pemerintah untuk membantu meringankan biaya hidup masyarakat yang terdampak virus corona. Saat ini tercatat sudah ada 15,9 juta yang mendaftar program ini.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan dari enam gelombang pendaftaran, telah ditetapkan sebanyak 3 juta orang penerima Kartu Prakerja dari 34 provinsi se-Indonesia.

Sebanyak 849.921 orang telah menyelesaikan pelatihan pertamanya dan 610.563 orang telah menerima insentif.

Selanjutnya, dalam ekosistem Program Kartu Prakerja, sekarang terdapat tujuh platform digital, empat mitra pembayaran dan 165 lembaga pelatihan yang menyediakan lebih dari 2.000 jenis pelatihan.

“Jumlah ini akan terus meningkat seiring bertambahnya mitra dan jenis pelatihan yang divalidasi Manajemen Pelaksana, dan juga akan dinamis berkembang sesuai perkembangan di lapangan,” katanya.

Setelah berjalan sekitar lima bulan ini, berdasarkan dari hasil survei evaluasi I (telah dirilis pada 5 Agustus 2020) terhadap lebih dari 450.000 penerima Kartu Prakerja dapat disimpulkan bahwa dari aspek penerima, Kartu Prakerja sudah tepat sasaran. Karena, sekitar 90 persen peserta adalah pengangguran serta merupakan pekerja informal dan pekerja terdampak Covid-19.

Dari aspek pelatihan, Kartu Prakerja tepat mutu, tepat harga, dan juga tepat substansi. Hal ini ditunjukkan dari 85 persen penerima menyatakan bahwa pelatihan yang diperoleh meningkatkan kompetensinya, baik itu skilling, reskilling, upskilling.

Kemudian dari aspek insentif, Kartu Prakerja tepat jumlah dan tepat waktu, sebab dilihat dari pemanfaatan insentif tersebut oleh peserta dipergunakan untuk keperluan pokok sehari-hari.

“Saya ingin mengajak semua stakeholders, untuk dapat saling bekerja sama dan bersinergi dalam menyukseskan pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Utamanya kepada Pemerintah Daerah (Pemda) selaku pemangku kepentingan di daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat terdampak,” katanya.

Sumber : minews.id

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Like Fanspage Kami

Iklan Bawah Artikel