Istana Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Membungkam Opini - Kerja Jokowi Top !

Istana Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Membungkam Opini


Akun Twitter milik epidemiologi FKM UI Pandu Riono diretas beberapa pekan lalu. Setelahnya, portal media Tempo.co juga diduga mengalami peretasan oleh orang tak dikenal.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian menyebut, pemerintah turut prihatin atas peretasan yang dialami tersebut. Dia berharap aparat yang berwenang memproses sesuai ketentuan yang berlaku jika peretasan itu diusut.

"Pemerintah prihatin dalam beberapa kasus itu, tentu saja jika ada aduan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku," kata Donny dalam diskusi virtual 'Jaga Demokrasi Kita' iluni UI, Rabu (2/9).

Donny menegaskan, pemerintah tidak pernah membungkam kebebasan beropini dalam demokrasi. Menurutnya, pengaturan opini tidak bisa dilakukan pemerintah dan pemerintah tidak melakukan itu.

Dia mengatakan, yang bisa diatur adalah opini yang melanggar ketentuan yang berlaku seperti ujaran kebencian, pemutarbalikan fakta, pembunuhan karakter atau doxing.

"Tapi ketika opini itu kritis terhadap pemerintah saya kira pemerintah tidak dalam kapasitas dan membungkam opini itu," ucapnya.

Dia mencontohkan beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menegur menterinya dalam sektor ekonomi kesehatan. Tujuannya agar memperbaiki pola komunikasi ke publik supaya media mendapat informasi yang tepat.

"Jadi di sini Presiden tidak menyalahkan media, Presiden tidak mengatakan media yang melakukan framing dan sebagainya, justru yang ditegur adalah menteri-menteri nya supaya komunikasinya diperbaiki," ujarnya.

Donny menegaskan, Presiden dan pemerintah sangat menghargai kebebasan berekspresi. Mereka menghargai media sebagai pilar demokrasi.

"Dan setiap ada upaya kasus peretasan terhadap media tentu saja itu akan ditindaklanjuti," pungkasnya.

Untuk diketahui, Pada 19 Agustus 2020, akun Twitter pribadi milik Pandu Riono diretas oleh pihak yang tidak dikenal. Pandu merupakan epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI).

Dia kerap mengkritisi kebijakan dan aturan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19, seperti mengkritik promosi pariwisata di tengah pandemi, pemberlakuan new normal serta pelonggaran PSBB dan rencana pembukaan sekolah yang berlokasi di zona hijau dan kuning di beberapa wilayah di Indonesia.

Pandu juga mengkritik penelitian Universitas Airlangga Surabaya (Unair) dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI yang mereka klaim sebagai obat Covid-19 pertama di dunia.
Pandu menyebut obat buatan Unair dan dua lembaga negara tersebut belum diregistrasi uji klinis oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO.

Tak hanya itu, Pandu sempat mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghentikan rapid test dalam penanganan wabah Covid-19. Dia menilai, rapid test hanya diperlukan untuk mengetahui seberapa besar penduduk yang terinfeksi, bukan menjadi bagian dari penanggulangan pandemi.

Secara terpisah, pada tanggal 21 Agustus 2020 dini hari, portal media Tempo.co diduga mengalami peretasan oleh akun Twitter bernama @xdigeeembok. Akun anomin tersebut kerap membela pemerintah dalam ocehannya di media sosial.

Sumber : merdeka.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Like Fanspage Kami

Iklan Bawah Artikel