Heboh Sanksi Masuk Peti Mati bagi Pelanggar PSBB di Jaktim, Istana Ingatkan Soal HAM - Kerja Jokowi Top !

Heboh Sanksi Masuk Peti Mati bagi Pelanggar PSBB di Jaktim, Istana Ingatkan Soal HAM


 Juru Bicara Presiden Jokowi di Bidang Sosial, Angkie Yudistia, memperingatkan kepala daerah dalam memberikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan demi pengendalian penularan Covid-19. Menurutnya, hukuman untuk pelanggar jangan sampai melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Presiden menginstruksikan agar para kepala daerah menyusun petunjuk pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan memperhatikan betul bahwa pengawasan dilakukan dalam koridor penegakan disiplin, penegakan hukum, dan ketertiban masyarakat," ujar Angkie lewat keterangan tertulis, Jumat (4/9).

Hal itu menyusul ramainya pemberitaan mengenai sanksi bagi pelanggar atau PSBB transisi di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Satpol PP selaku penindak lapangan akan memberi hukuman berupa berbaring layaknya mayat dalam peti jenazah terhadap orang yang tidak menaati protokol kesehatan Covid-19.

Wakil Camat Pasar Rebo, Santoso mengatakan hukuman itu diberikan sebagai upaya menyadarkan bahwa Virus Corona atau Covid-19 itu memang nyata dan bisa menjangkit tanpa pandang dulu.

"Beberapa kita minta untuk merenung di lokasi peti mati. Tujuannya menyadarkan kepada orang banyak bahwa Covid-19 itu masih ada dan bahaya," kata Santoso di Jakarta, Kamis (3/9).

Namun karena menuai banyak kritik, Satpol PP Jaktim akhirnya memutuskan untuk menghentikan tindakan mereka.

"Untuk menghindari pro dan kontra di masyarakat, jadi kami menindak berdasarkan aturan (yang berlaku) saja," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur Budhy Novian seperti dikutip dari Antara, Jumat (4/9).

Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Kepala Daerah memang diperkenankan memberlakukan sanksi bagi pelanggar protokol Covid-19 melalui Peraturan Kepala Daerah atau Perkada.

Juru bicara sekaligus Ketua Dewan Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan sejauh ini 26 provinsi telah memiliki Perkada terkait hal tersebut. Ia berujar, setiap daerah memberlakukan sanksi yang beragam, di antaranya teguran, denda, hingga sanksi sosial lain.

"Delapan provinsi lagi sedang dalam tahap penyelesaian," ujar Wiku.

Sumber : jitunews.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Like Fanspage Kami

Iklan Bawah Artikel